Oleh: mdponline | Oktober 1, 2010

Apa Kabar RSBI

MENTERI Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh

Muhammad Nuh

mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mengevaluasi secara menyeluruh rintisan sekolahbertaraf hrtemasional (RSBI) untuk selanjukrya membuat regulasi terhadap RSBI, termasuk Penentuan biaya.

Juni ini sudah dilakukan evaluasi, hasil evaluasi itu untuk selanjutnya digodok pada ]u1i berdasarkan data di lapangan. Direncakanpada Agustus pemerintah sudah membuat regulasi baru terhdap RSBI. “nanti akan ditentukan berapa biaya tertinggi dan terendah untuk RSBI di suatu daeralu tapi sesuai daerah masing-masing tidak dapat disamaratakan, karena kontribusi b erbeda” ujar Mendiknas di sela rapat dengari Koflisi X DPR RI baru-baruini.

Menurut Mendikas di antara 1.015 RSBI sebanyak 18 akan dicabut status RSBLrya oleh Kemendiknas, masingmasing 8 SMK,8 SMP, dan 2 SMA. Pencabutan itu dilakukan karena standar mutu pendidikan sekolah bersangkutan menurun. Mendiknas menambahkan, langkah tenebut sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk menyaring sekolah yang memenuhi persayaratan untuk menjadi RSBI.

“Kalau tidak memenuhi sYarat, tidak apa-apak kan dibubarkan. Hal itu menandakan bahwa pemerintah serius terhadap kualitas dan akases RSBI”. Kalau dalam perjalanan seuah RSBI tidak penuhi syarat yang ada, maka sah saja dibubarkan ” jelasnya.

Lanjut Mendilinas, ada beberapa tolok ukur sebuah sekolah menjadi RSBI. Namun begitu ada empat tolok ukur penting. Pertama, penghargaan akademik juga terkait Proses belajar mengajar. Kedua, syarat persentase daya manusianya atau guru-gurunya S2 danS3. ketiga, tata kelola RSBl bias dipertanggung jawabkan atau tidak. Keempat, ekslusiJ atau tidak. “Jangan sampai RSBI bukan standar intenasional yang ditonjolkan, tapi malah tarif intenasional. ]uga apakah sekolah merekrut murid dari kemampuan akademik atau kemampuan finansial” Tegas Muhammad Nuh.

Kumpulkan Kepala Sekolah RSBI

Kemendiknas akan mengumpulkan 1.015 kepala sekolah dan pengelola RSBI untukberdiskusi mengenai tingginya biaya masuk sekolah yang dikeluhkan masyarakat luas. “Kami akan mengundang kePala sekolah RSBI dan SBI untuk berdialog seiring dengan banyak keluhan masyarakat akan tingginya biaya masuk ke sekolah RSBI dan SBI,” kata Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdiknas Suyanto kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.

Implikasi tingginya biaya masuk ke RSBI dan SBI membuat sekolah-sekolah itu hanya biasa diakses orang mampu saja, jelas Suyanto. Ditambahkan, Kemendiknas beruPaYa mencari solusi dengan mengundang kepala sekolah RSBI dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi biaya kasuk RSBI pada Pekan ini.

Menurut Dirjen Mendikdasmen, evaluasi akan dilakukan terhadap RSBI di seluruh Indonesia menyangkut aspek kualitas, fasilitas, dan tenaga pengajar, askes bagi anak pintar tetapi tidak mampu secara ekonomi, dan kem€unpuan sekolah dalam menghasilkan peserta didik yang mamPu menjadi juara.

“Dari segi pengajar segi Pengajar, sudah berapa guru bergelar 52. Demikian pula dari siswa, apakah hanya anak yang mampu secara ekonomi yang biasa mengakses sekolah ini,” katanya. Ia menegaskan, RSBI seharusnYa tidak boleh memungut biaya mahal karena Kemendil,rras sudah mensubsidi 20 persen dari anggaran pendidikan yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. “Yang harus digarisbawahi, biaya RSBI itu sesuai kesepakatan antar orang tua dan sekolah yang telah dibicarakan komite sekolah, siapa-siapa saja yang sanggup menyumbang” jelasnya.

Di sisi lain, Suyanto mengatakan, pemerintah selama ini sudah memberikan subsidi berupa dana Bantuan Operasonal Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP untuk menuntaskan Wajar 9 Tahun. “Akan tetapi ada juga sekolah yang menolak BOS, khususnya sekolah swasta. Pasahya, jika sekolah menerima BOS untuk SD dan SMP, pihak sekolah tidak boleh memungut biaya pendidikan kepada orang tua murid.”

Penerimaan Siswa RSBI Harus Berpedoman pada Permendiknas

PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) sekolah rintisan bertaraf internasional tahun pelajaran 2070 / 2011. berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), di antaranya Nomor 78 tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Intemasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Surat Dirjen Manajemen Dikdasmen Nomor 0015 / Cg / I<P / 2010 tangggal 6 Januari 2010, perihal pemberitahuan PPDB RSBI.

Demikian dijelaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Disdik Jawa Barat. Dr.H.Asep Hilman.M.Pd berkenaan dengan terbikrya Keputusan Kepala Disdik Jawa Barat No.422.7/426 se Disdik tanggal25 Januari 2010 tentang PPDB SD,SMP,SMA, dan SMK.

Menurut Hilman berdasarkan Permendilkna No.78 tanggal 28 oktober 2009 yang menyangkut peserta didik, tertera pada Bab III pasal 16 dengan tegas disebutkan, penerimaan siswa baru sekolah bertaraf intemasional, termasuk RSBI pada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan persayaratan jenjang pendidikan, yaitu untuk SD SBI : akta kelahiran, tes kecerdasan di atas rata-rata tes intelegensi kolektif Indonesia (TIKI), tes potensial akadek, tes minat bakat dan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.

Persyaratan peserta didik SMP SBI nilai rata-rata raport SD kelas IV sampai kelas VI minimal 25. Nilai rata-rata ijazah SD minimal 7.5, SMA/SMK SBI, yaitu rata-rata rapor SMP kel VII sampai Kelas IX minimal 25. Nilai ijazah minimal 7,5, tes kecerdasan diatas rata-rata tes intelegesia kolektif Indonesia dan atas tes potensi akademik: tes minat dan bakat dan serta tes Bahasa Ingggris.

Selain persyaratan di atas , peserta didik pada semua jenjang pendidikan, ada persyaratan kesediaan memberikan sumbangan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orang yang tidak mampu secara ekonomi. Sedangkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi, dalam Permendiknas Nomor 78 tersebut ditetapkan : sekolah bertaraf intemasional wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yangmemiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik.

Disdik Sulsel

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Drs. H.A. Patabai Pabokori secara terpisah ditemuai “DP” di ruang kerjanya beberapa waktu lalu menjelaskan, pihaknya juga akan mengkaji lebih dahulu RSBI terkait dengan keinginan Mendilnas menyerahkan kewenangan pelaksanaan RSBI ke provinsi, Pasalnya RSBI perlu penanganan khusus dan ekstra, terutama terkait dengan pendanaan dan saranaprasarana.

“Kita tidak ingin setengah hati dalam pengelolaan RSBL Makanya ketika kewenangan itu diserahkan ke provinsi, maka perlu langkah secara totalitas,” ungkapnya.

Dikatakan, kita perlu aturan yang jelas, kemudian melakukan studi banding ke provinsi lain yang sukses meiaksanakan RSBI. Pasalnya, kalau membaca dari penegasan Mendiknas tentang RSBL terutama kriteria dan pendanaan cukup berat. Bukan tidak mungkinbeberapa sekolah sudah ditetapkan sebagai RSBf tetapi ternyata pada evaluasi tiga tahun terahir tidak memenhi syarat, maka akan “dipassing out”-artinya kembali kepada sekolah reguler.

RSBI Bertaraf Internasional atau Bertarif Internasional

Saat ini terjadi pelomik keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Intemasional SSBI) -banyak kalangan menilai sekolah ini bersifat ekslusif karena tolok pembiayaan. Biasa dibayangkan bisa masuk di SD dan SMP beriebel RSBI harus membayar Rp. $6 juta Sedangkan SMA/ SMK sampai Rp. 15 juta. Besarnya pembiayaan ini, jelas tidak mampu dijangkau oleh masyarakat kelas bawah.

Mengacu dari pembiayaan, RSBI dinilai telah mendorong terbentuknya kasta dalam pendidikan karena sederet keunggularuya tidak sebanding dengan mahalnya harga yang harus dibayar peserta didik. Dasar itulah, RSBI kerapkali diplesetkan “sekolah Bertarif L:rtemasional”. Saking mahalnya biaya di RSBI sampai mencul protes agar RSBI dibubarkan. Tapi harus diakui secara obyektif bahwa RSBI akan mendorong munurunnya siswa yang berkulitas dan berwawasan intemasional. Pasalnya di RSBI penyampaian materi pelajaran dilakukan dengan menggunakan dua bahasa bilingual-Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

RSBI mulai diujicobakan tahun 2005 sebagai implementasi dari UU No. 2012003 tentang sistem pendidikan nasional. Menurut catatan Kemendiknas saat ini tercatat 1.110 sekolah yangberstatus RSBI di seluruh Indonesia. Perinciannya, SD 195 sekolah,SMP 299 sekolah, SMA 321 sekolah, dan SMK 295 sekolah.

Menurut buku pedoman Penjamin Mutu Sekolah / Madrasah Bertaraf Intemasional, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kriterianya antara lain, sekolah sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) dan standar pendidikan di negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan atau negara maju-lainnya yang mempunyai keunggulan dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum intemasional. Di SNP terdiri atas delapan komponen pemenuhan, yaifu standar isi, standar porses, standar kompetensi lulusan standar sarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan penilaian. ( Rajiman, Rus,Asri,Haris )

Sumber : Majalah DUNIA PENDIDIKAN No. 129, Juli 2010


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: