Oleh: mdponline | Mei 14, 2011

OTODA: Guru Makin Sulit Naik Pangkat

Oleh Sunardi, S.Pd

Oleh Sunardi, S.Pd

Walaupun perjalanan otonomi daerah (Otoda) belum begitu lama, namun nuansa yang cukup banyak menjanjikan harapan ini patut diresponi. Kendati dibalik itu teryata tantangan pun semakin tak terelakkan bagi seorang guru. Apalagi seorang guru kecil yang ingin naik pangkat yang ke sana kemari mengumpul kredit, mulai dari unsur utama hingga unsur penunjang yang diperolehnnya dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Sebut misalnya mengikuti seminar baik tingkat kabupaten, propinsi, bahkan tingkat nasional.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas para guru telah ditempuh dengan berbagai penataran, pelatihan, dan sejenisnya sesuai bidang tugas masing-masing yang tentunya telah memperoleh sertifikat yang dapat diperhitungkan dalam perolehan angka kredit bagi jabatan guru untuk naik pangkat.

Belum lagi bagi guru yang memiliki kesempatan untuk membuat karya tulis ilmiah sesuai petunjuk penetapan angka kredit bagi jabatan guru baik yang berupa diklat, buku pelajaran, karya ilmiah yang dipublikasikan baik tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional.

Dari catatan penulis dan masukan para guru bahwa berbagai kendala yang dialami guru untuk naik pangkat dalam sistem angka kredit di antaranya adalah : 1) Di sekolah kurang diberi bekal tentang sistem angka kredit bagi jabatan guru, termasuk tenaga administrasi yang tidak menertibkan arsiprsip DUPAK setiap guru yang akan naik pangkat. 2) Adanya persyaratan baru yang tidak seperti pada masa sebelumnya di mana usul kenaikan pangkat sekarang oleh para guru dibebani syarat foto kopy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang tentunya menyulitkan para guru pendatang dari luar daerah yang tidak memiliki tanah (PBB) di mana ia bertugas.

 

3) Di Era Otonomi Daerah sebagai sebuah alasan yang lengkap dengan undang-undangnya propinsi dalam hal ini Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan (dulu masa sentralistik) yang sekarang Dinas Pendidikan Daerah yang dulu hanya golongan II sekarang golongan III pun dialihkan pengelolaannya kepada daerah.

Berdasarkan catatan penulis dan pengalaman para guru bahwa di setiap era tidak ada yang tidak memiliki kekurangan. Namun ra-anya di era otonomi daerah ini bagi daerah yang belum memiliki BKD nampaknya terlalu banyak likulikunya sehingga para guru yang akan naik pangkat makin susah dan lama terbit SK-nya. Betapa tidak ketikah pihak sekolah mengusahakan DUPAK guru ke Dinas Pendidikan Daerah untuk diperiksa, rupanya masih mengalami perjalanan rnulus yang selanjutnya setelah terbit PAK lalu Dinas Pendidikan kabupaten mengirim ke kantor bupati yang selanjutnya dimintakan nota persetujuan BKN kemudian dikembalikan lagi ke daerah untuk diterbitkan SK-nya. Inilah prosesnya berbulan-bulan bahkan ketika guru menanyakan pada bagian kepegawaian hanya dijawab ‘sementara jalan’. Bahkan SK periode sebelumnya pun masih banyak guru yang belum terbit SK naik pangkatnya.

Inikah yang harus dikerjakan seorang guru yang mengusul kenaikan pangkatnya melalui berbagai kantor kesana kemari dengan mengabaikan tugas pokoknya? Sehingga menurut penulis kiranya kepada yang berwenang tidak main-rnain dalam penyelesaian SK kenaikan pangkat guru. Bukankah

kita semua mengharapkan kesuksesan/keberhasilan. Iangan kenaikan pangkat guru dirasakan semakin susah.

Penulis adalah guru SLTP Negeri 5 Bangkala dan Koresponden MDP di Kab. Jeneponto

Sumber : Majalah DUNIA PENDIDIKAN No. 40, Tahun XXVIII, 15 Desember 2002 – 14 Januari 2003, halaman 6


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: